Hai Kalteng

Ketua Komisi II DPRD Barito Utara, H. Taufik Nugraha

Hai Kalteng - Muara Teweh - DPRD Kabupaten Barito Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan dua perusahaan tambang, PT EBA dan PT BBC, guna membahas dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan di wilayah setempat.
Rapat berlangsung di ruang rapat DPRD Barito Utara pada Selasa, 7 Oktober 2025, dipimpin oleh H. Taufik Nugraha, S.Kom, dan dihadiri tujuh anggota DPRD, sejumlah pejabat eksekutif, serta perwakilan perusahaan.

Dalam rapat tersebut, pembahasan difokuskan pada pengelolaan lingkungan, pembuangan limbah, serta dampak pembukaan lahan yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional kedua perusahaan.

(Baca Juga : Anggota DPRD Dorong DKPPP Barsel Terus Tingkatkan Jalan Usaha Tani)

Ketua Komisi II DPRD Barito Utara, H. Taufik Nugraha, menegaskan bahwa pihaknya bersama pemerintah daerah akan terus mengawasi aktivitas perusahaan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.
“Tentunya kami meminta seluruh perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Barito Utara agar menyampaikan paparan terkait pengelolaan lingkungan dan memastikan aktivitas pembukaan lahan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar,” tegasnya.

Lebih lanjut, Taufik menyebut DPRD bersama dinas teknis akan melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah titik terdampak, khususnya di wilayah Trinsing, untuk memastikan kondisi faktual sesuai dengan ketentuan lingkungan hidup.

Selain itu, DPRD juga meminta agar PT EBA dan PT BBC menyampaikan dokumen teknis seperti AMDAL, izin pembuangan limbah cair dan B3, serta laporan kegiatan lingkungan kepada pemerintah daerah.

“Kami berharap ada keterbukaan data dan komitmen perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Semua pihak harus bekerja sama agar aktivitas ekonomi berjalan tanpa mengorbankan keseimbangan alam,” tambahnya.

Dari hasil RDP tersebut, DPRD menghasilkan beberapa rekomendasi penting, antara lain penataan ulang jarak pembuangan limbah tambang, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pengawasan terpadu terhadap kegiatan pertambangan di Barito Utara.